Dokumen Lingkungan Disetujui, Perkebunan Terpadu di Buru Akan Beroperasi

by -270 views
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Drs Roy C Siauta, M.Si

Ambon – Perkebunan terpadu pada ribuan hektar lahan tidur/lahan kering milik masyarakat di kabupaten Buru, provinsi Maluku oleh empat perusahaan, akan segera  beroperasi menyusul  selesainya pembahasan dokumen lingkungan oleh Komisi Amdal provinsi Maluku, minggu terakhir bulan Oktober 2023 di Ambon.

Ke empat perusahaan tersebut  masing-masing Agro Dati Pusaka, luas areal kurang lebih 14. 110, 56 Ha, Agro Pata Manise 15. 776 Ha, Agro Waa Nusa Jaya 20. 000, 15 Ha, dan Waru Agro Manise 20. 120, 02 Ha.

Proyek percontohan di berlokasi di wilayah empat petuanan raja Rehenchap, masing-masing raja rehenchap  Lisela, Tagalisa, Lilialy dan raja rehenchap Kayeli.

Mendahuluinya, sudah dilakukan sosialisasi dan diskusi  publik penyuluhan Amdal di lakukan oleh General Manager Inagro Cipta Nusantara, Bisri Asidiq atau Boy Latuconsina sejak bulan Mei 2023 lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi Maluku, Drs Roy C Siauta, MSi mengatakan, dalam pembahasan dokumen lingkungan oleh Komisi Amdal bersama ke empat perusahaan tersebut, dokumennya diterima disertai dengan catatan perbaikan.

Terkait dengan dukungan masyarakat, Siauta mengaku, tidak ada masyarakat yang menolak. Artinya,  seluruh masyarakat menyatakan menerima, bahkan berterima kasih, karena dari penjelasan masyarakat, diketahui bahwa mereka (masyarakat,red) sendiri yang akan mengelolanya.

Dalam artian,” Perusahaan itu tidak membeli lahan tersebut tetapi hanya menyewa. Jadi nantinya lahan ketika habis masa konsesi, lahan tersebut beserta seluruh yang ada diatasnya, akan dikembalikan kepada masyarakat pemilik lahan,”ujar Siauta kepada media ini, Selasa (8/11) di kantornya.

Kemudian, metode yang dipakai  juga adalah memberdayakan masyarakat sejak awal, “Jadi yang punya lahan diberdayarakan sejak pembersihan lahan, penanaman sampai pada saat panen juga dilakukan oleh mereka/pemilik lahan, bekerjasama dengan pihak ketiga. Artinya, ketiga kegiatan tersebut  masyarakat pemilik lahan akan di bayar sesuai dengan kesepakatan kerja,”tambah Siauta.

Dilihat dari konsep seperti ini kata Siauta, baru di lakukan dua perusahaan yang ada di Maluku, yang sejaka awal bergerak sebelum sampai tahapan beropesari sudah melibatkan masyarakat. “Yang pertama itu perusahaan Batu Tua dan ini yang kedua,”ujarnya. (K-07)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *