Piru – Di penghujung masa jabatan Pj Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Andy Candra As’adudin yang tinggal menghitung hari, muncul isu akan ada perombakan birokrasi di Pemerintah kabupaten (Pemkab) SBB. Dikabarkan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan di roling.
Isu perombakan birokrasi tersebut, sangat mengganggu kinerja dan menimbulkan kekuatiran sejumlah pejabat eselon II, pasalnya, isu ini berkaitan erat dengan adanya ancaman dari sekelompok orang belum lama ini, terkait dengan pekerjaan proyek di dinas yang di pimpinnnya.
Seperti yang disampaikan sumber media ini di pemkab SBB mengaku, pihaknya di tekan dengan ancaman akan dicopot jika tidak mengikuti arahan yang disampaikan.
“Mereka yang datang dan mengaku membawa perintah dari Pj Bupati Andy Candra As’adudin, meminta kami untuk bekerjasama terkait pekerjaan atau proyek, dengan ancaman jika tidak mau dipastikan akan di copot dari jabatan,”ungkapnya kepada media ini melalui telepon selulernya, Minggu siang (9/4/2023).
Menurutnya, saat itu kami di suruh untuk bekerjasama dengan orang-orang khusus Pj Bupati, agar semua proyek harus di kelola oleh mereka, namun kami cuma diam saja.
“Dari pembicaraan orang-orang tersebut, terkesan bahwa sepertinya Pj Bupati tidak mau untuk namanya ikut terbawa dalam dalam permainan ini, sembari menambahkan bahwa hal ini juga sudah Ia sampaikan kepada salah seorang anggota DPRD kabupaten SBB. Jadi silahkan tanyakan saja kepada anggota DPRD tersebut itu,” ujar sumber yang minta namanya tidak di publikasikan.
Dengan petunjuk itu, awak media mencoba untuk menghubungi anggota DPRD yang di maksud, dan Ia (anggota DPRD) tersebut mengaku, “Benar saya mendapat laporan itu dari sejumlah kepala dinas, ternyata mereka betul di tekan oleh orang-orang yang di duga suruhan Pj Bupati, agar semua pekerjaan yang ada di dinas masing-masing haruslah lewat satu kontraktor saja. Jika tidak maka mereka kepala kepala dinas akan di mutasikan. Begitu mendengar itu saya marah besar, namun Ia juga minta untuk sementara jangan dulu nama dan fraksi saya di publikkasikan,” pinta anggota DPR tersebut.
Alasannya, karena ini masih sebatas laporan dari beberapa kepala dinas yang telah saya rampung, bila ini terjadi, maka kami juga tidak akan diam, karena untuk pergantian atau roling kepala kepala dinas, saudara Pj Bupati harus mengacu kepada aturan.
Karena itu, dirinya menyarankan Pj Bupati Andy Candra As’adudin untuk buka Peraturan Pemerintah (PP) no 11 tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan PP nomor 17 tahun 2020, dan rujukan terhadap Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 serta PermenPAN RB nomor 15 tahun 2019, Surat Edaran (SE) Menpan RB nomor 52 tahun 2020, SE nomor 15/SE/V/2020.
“Saudara Pj Bupati harus pelajari itu secara baik, agar hentikan akal busuk saudara supaya di saat berakhirnya masa jabatan saudara, jangan ada permasalahan, seperti slogan omong kosong saudara yang katanya piring yang kotor harus di bersihkan. Sebab, saya tidak akan diam walaupun saya di pecat sekalipun dari anggota DPRD oleh partai, saya tidak peduli, karena ini demi kepentingan dan kemajuan daerah saya,” tambahnya.
Ditambahkan, “Katanya saudara bilang masih banyak piring yang kotor di kabupaten ini, jadi harus di bersihkan, maksutnya apa ini, sementara anda sendiri sedang mengejar proyek di tiap-tiap dinas untuk memperkaya diri. Sudah cukup saudara Pj Bupati, saya akan lihat bila di akhir masa jabatan ini anda betul merombak birokrasi maka kami akan bersama rakyat untuk melawan kebijakan itu,” tutupnya
Sementara itu, Ketua Consorsium Nusa Ina, Lambertus Riry melalui telepon selulernya mengatakan, sikap arogansi dan tindakan semena-mena Pj Bupati Andy Candra As’adudin tidak bisa didiamkan begitu saja, dan karena ini terkait kepentingan kabupaten SBB yang kita cintai bersama, itu harus kita lawan.
“Saya minta maaf kepada seluruh rakyat kabupaten SBB, atas rencana consorsiun melakukan peradilan jalanan di awal tahun 2023 kemarin yang sempat tertunda, itu karena saya dan beberapa anggota telah mengadakan musyawarah, dan hasilnya rencana itu kami tunda mengingat pada saat itu saudara-saudara kita yang beragama muslim sedang menghadapi bulan suci Ramadhan, dan kami sangat menghormati itu. Dan sekarang saya dengar saudara Pj Bupati akan melakukan perombakan birokrasi, sementara itu bukanlah tugas dia, karena itu saya atas nama lembaga yang melahirkan kabupaten ini, mengecam keras bila itu dilakukan. Kami juga punya harga diri selaku anak adat, kami juga punya anak daerah yang bisa diangkat sebagai Pj Bupati di kabupaten ini,”ucapnya.
Untuk itu, saya tegaskan kepada teman-teman di DPRD kabupaten SBB, agar Andy Candra as’adudin jangan lagi di usulkan kepada Mendagri, karna DPRD harus membawa aspirasi rakyat kabupaten ini,”tandasnya.
Alasannya cukup jelas kata Riry, karena semasa menjabat, Andy Candra di nilai gagal total, dalam mengelolah sistem birokrasi yang ada di lingkup pemerintahan kabupaten SBB, sehingga hutang pihak ke 3 belum dapat dibayar oleh Pemda.
Dan kepada pihak-pihak lain yang sedang berupaya mendukung Andy Candra, “Saya perlu ingatkan, daerah ini di bangun dengan keringat dan air mata, untuk kesejahteraan rakyat di kabupaten ini, bukan untuk kepentingan pribadi dan organi sasi tertentu. Saya juga minta agar saudara Pj Bupati hentikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, karena bila terjadi pergeseran birokrasi, maka program yang sudah ada bisa saja terganggu dan itu merugikan kabupaten ini,” tutup Riry. (K-09)
