Namlea – Penjabat Bupati Buru, DR Djalaluddin Salampessy, SPi, MSi, mulai unjuk gigi dengan melakukan pembenahan birokrasi pemerintahan yang selama ini terkesan carut marut.
Walaupun masih baru menerima jabatan, terhitung 24 Mei 2022, namun langkah yang di ambilnya sangat memberikan dampak positif untuk menata kembali birokrasi menuju peme rintahan yang melayani semua masyarakat, bukan untuk melayani kelompok atau golongan seperti yang terjadi selama ini.
Seperti yang terjadi, Senin siang (13/6/2022) di ruang kerjanya, Penjabat Bupati Buru dalam acara khusus, mengaktifkan kembali sejumlah pejabat eselon II, yang selama ini di non job-kan oleh mantan Bupati, karena mereka dinilai tidak sejalan dengan kebijakan yang di terapkan.
Pejabat eselon II yang di aktifkan kembali masing-masing M. Ridwan Tukuboya, Kadis Nakertrans, Adjie Hentihu, Kadis Lingkungan Hidup, dan Temok Kariadi Kadis Pertanian.
Apa yang dilakukan oleh Penjabat Bupati ini, mendapat tanggapan positif dari masyarakat termasuk politisi maupun LSM.
Anggota DPRD Buru, Fadly Tukuboya, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Penjabat atas gebrakan awal untuk menata ulang birokrasi yang selama ini dinilai hanya di berikan kepada kelompok tertentu saja.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pak Salampessy, karena telah memulai dengan langkah yang tepat dan benar untuk mengaktifkan kembali para pejabat ke posisi awal,” ujar Tukuboya kepada media ini.
“Keputusan mantan Bupati sangat keliru dan tak berdasar, untuk itu saya akan mengajak seluruh elemen masyarakat Buru untuk bersama-sama kita dukung semua kebijakan dari pak Penjabat untuk mmbangun kembali Kabupaten ini lebih baik lagi kedepan,” kata politisi partai Gerindra ini dengan nada sumringah.
Ditempat terpisah, Korwil LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating juga angkat bicara.
Kepada media ini, Sariwating mengatakan, kita harus memberikan support dan apresiasi yang tinggi kepada pak Penjabat, karena telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar.
“Kami mengharapkan kepada pak Penjabat bahwa momentum awal hari ini, tidak hanya fokus pada pembenahan birokrasi, tapi lebih dari itu ada sejumlah masalah krusial yang harus mendapatkan perhatian khusus. Diantaranya kasus penambangan ilegal di gunung botak yang saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat,” kata pegiat anti korupsi ini.
Bukan itu saja kata Sariwating, banyak proyek-proyek pemerintah pusat maupun daerah, juga penanganan barang dan jasa yang hanya di monopoli oleh sekelompok orang tertentu, dimana telah menimbulkan kecemburuan diantara sesama penyedia barang/jasa,” tambah Sariwating. (K0-7)
