Piru – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku mutasikan sejumlah pegawai di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belakangan ini, menimbulkan pertanyaan sekaligus keresahan di kalangan pegawai maupun masyarakat SBB.
Pasalnya, mutasi dilakukan tanpa alasan bahkan terkesan mengorbankan pegawai–pegawai tersebut untuk kepentingan tertentu.
Sebut saja yang di alami sembilan pegawai dari dinas Pekerjaan Umum, dinas Perumahan, Pemerintahan Desa (Pemdes), dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Layanan Pengadaan (BLP) dan BNPB dua pekan lalu.
Lucunya, sebelum dimutasi, pegawai-pegawai tersebut pernah didatangi sekelompok orang yang dikenal sebagai pengusaha yang mengaku sebagai orang dekat Pj Bupati SBB, Andy Candra As’dudin untuk mengajak mereka (pegawai) untuk bekerjasama, dengan ancaman jika tidak mau bekerjasma mereka akan pindahkan/dimutasikan ke unit kerja yang lain.
Terbukti, ancaman tersebut bernar-benar terjadi, pegawai yang tidak mau bekerjasama akhir dipindahkan/dimutasikan ke unit kerja yang lain, bahkan ke kantor kecamatan.
Mereka (pegawai) itu mengaku, awalnya mereka tidak pecaya dengan pengakuan dan ancaman yang disampaikan pengusaha yang mendatangi mereka tersebut. Namun kenyataannya telah membuktikan apa yang disampaikan ke empat pengusaha tersebut benar adanya.
Seperti yang di ungkapkan salah seorang pegawai yang terkena mutasi, bahwa tempat kerjanya selama ini sangat strategis. Walaupun hanya sebagai pegawai bawahan, namun tempat kerjanya selama ini berhubungan dengan maju mundurnya kabupaten ini, sehingga mengetahui banyak kejahatan terselubung di pemda yang di lakukan oleh para pejabat di kabupaten ini. Karena itulah dirinya menjadi target ke empat pengusaha tersebut.
Menurutnya, saat mendatangi rumahnya, ke empat pengusaha yang juga dikenalnya itu mengaku membawa perintah dan meminta dirinya untuk menuruti dan bekerjasama.
“Kamu harus atur semaksimal mungkin, agar semua pekerjaan di semua dinas, di kelola oleh satu pintu saja atau satu pihak ketiga saja,” ujarnya menirukan ucapan ke empat pengusaha tersebut kepada media ini pekan lalu.
Pegawai yang minta namanya tidak di publikasikan tersebut menjelaskan, menanggapi arahan para pengusaha itu, dirinya mengatakan akan tetap bekerja ikut prosedur dan aturan, karena takut akan dikejar oleh banyak pihak.
Karena menolak, dirinya mengaku diancam,” Jika kamu menolak berati kamu akan segera dimutasikan/di pindahkan ke tempat yang lain, “ tambahnya mengulangi ucapan pengusaha yang saat itu menunjukan Surat Edaran Mendagri nomor 821/5492/SJ, tertanggal 14 September 2022.
Dikatakan, awalnya dirinya tidak percaya kalau mereka itu orang dekat Pj Bupati dan ancaman itu hanya main-main saja, tetapi itu telah terbukti. “Saya langsung sadar, bahwa ternyata mereka itu adalah orang-orang dekatnya PJ Bupati, sebab jika tidak, mana mungkin ancaman mutasi itu bisa terjadi pada saya,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, dalam surat edaran mendagri tersebut di perintahkan kepada Pj kepala daerah bisa menggantikan para kepala dinas tanpa meminta persetujuan ke Mendagri di Jakarta, apabila oknum ASN itu dinilai melakukan pelanggaran.
“Saya kuatir Pj Bupati tidak membaca isinya surat edaran mendagri itu dengan baik, karena banyak kepala kepala dinas yang di duga nakal, namun tetap di pertahankan, padahal mereka cuma Plt kepala dinas,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Bupati SBB, Andy Candra As’dudin saat dihubungi media ini melalui pesan WA untuk konfirmasi, Sabtu malam (25/3/2023) tidak membalas walaupun pesannya sudah dibaca. Bahkan ketika di telepon beberapa kali, Minggu siang, nomornya tidak bisa dihubungi. (K-09)
