Ambon – Rapat mekanisme transfer bantuan dana stimulan korban bencana gempa bumi provinsi Maluku, berlangsung di auditorium hotel Santika Ambon, Kamis (5/12/2019).
Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rapat dihadiri pihak Bank Indonesia, BPBD Provinsi Maluku dan BPBD Kabupaten/Kota terdampak gempa (Kota Ambon, Malteng dan SBB), OPD Provinsi maupun Kabupaten/kota, Dinas PUPR serta Dinas Dukcapil.
Dalam pertemuan itu, pihak Bank Indonesia menyatakan kesiapannya dalam proses penyaluran dana, karena sudah beberapa kali terlibat dalam program bantuan pemerintah kepada masyarakat seperti itu.
Selain itu, pihak BNI menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk tidak akan memungut biaya terhadap rekening penerima bantuan.
Sementara itu, BNPB melalui Kasubdit Penempatan Pengungsi, Joko Sri Wismoko menjelaskan, berdasarkan rekap SK Kepala daerah terdampak, untuk rumah rusak terdapat 12.137 unit, sehingga perlu dibuat buku rekening sebanyak itu oleh pihak BNI.
Dia juga mengingatkan kepada kepala daerah, agar pendataan NIK dan KK perlu dipercepat, untuk tujuan pembukaan rekening lalu DTH dan CFW dapat segera didistribusikan ke masyarakat.
Sedangkan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyatakan kesiapannya membantu pendataan NIK dan KK koban bencana. Namun, mengingat Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan, dimana beberapa wilayah belum terjangkau jaringan internet dengan baik, dan perekaman data penduduk masih dalam proses validasi.
