Namlea, Kabaresi.com – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buru, dinilai sudah melecehkan dan kecewakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat.
Itu terbukti dengan ketidak hadiran ketua TAPD yang juga Sekda Buru M Elyas Hamid dan sekertaris tim Moh Hury dalam rapat konsultasi TAPD bersama Banggar DPRD yang dijadwalkan berlangsung, Sabtu (27/3/2021).
Akibat ketidak hadiran ketua dan sekertaris TAPD, rencana refocusing APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2021 tersebut terpaksa mengalami penundaan untuk waktu yang tidak ditentukan.
Penundaan itu terjadi, karena lima anggota Banggar DPRD Kabupaten Buru, yakni Dali Pahrul Syarifudin (PPP) Djalil Mukadar (PKB), Bambang Lang Lang Buana (PPP), Arifin Latbual (PDIP) dan Solihin Buton (PKS), secara tegas menolak dan meminta Ketua DPRD M Rum Soplestunny sebagai pimpinan rapat konsultasi tersebut agar rapat itu di skors dan ditunda.
Padahal, rapat konsultasi tersebut sangatlah penting karena didasari pada surat edaran menteri Keuangan RI nomor SE-2/PK/2021, tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Copid-19.
Mengingat rapat konsultasi ini sangat penting, mereka (Banggar,red) sangat mengharapkan kehadiran ketua dan sekertaris TAPD. “Dalam hal ini Sekda M Elyas Hamid dan Moh Huri sebagai ketua dan sekertaris tim wajib hadir dalam rapat tersebut, bukan diwakili seperti yang terjadi oleh Asisten III Sekda pak Mansur Mamulati dan sejumlah OPD lainnya,”ungkap anggota Banggar DPRD Kabupaten Buru kepada media ini, Senin (29/3/2021).
Menurutnya, “Kami dari Banggar DPRD Buru, ingin menghadirkan ketua dan sekertaris TAPD dalam rapat konsultasi terkait dengan rencana refocusing APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2021, sebab kami juga ingin menanyakan dan jawaban anggaran terkait dana Covid-19 tahun 2020 sebesar kurang lebih 45,5 Miliard yang difungsikan/digunakan untuk apa saja, sehingga tidak boleh diwakili,”ujar anggota fraksi PPP tersebut. (AK)
