Insentif Nakes di Buru Senilai 5,3 M Berantakan

by -153 views
Foto: Ilustrasi.

Ambon – Malang benar nasib Tenaga Kesehatan (Nakes) saat ini. Sebagai garda terdepan dalam penanggulangan pandemi Covid 19, ternyata kurang mendapat perhatian pemerintah daerah.

Seperti yang dialami nakes di Kabupaten Buru, insentif yang menjadi hak mereka, hingga kini tak kunjung diterima. Akibatnya, banyak nakes yang harus berhutang kepada pihak ketiga, demi untuk membayar tagihan-tagihan, apakah itu untuk melunasi uang kos-kosan, atau membayar kebutuhan hidup harian.

Data yang diperoleh LSM LIRA Maluku menyebutkan, dalam tahun 2020 Kabupaten ini mendapat transfer dana perimbangan via APBN.

“Dana itu berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 280,2 Milliar, dan realisasi sebesar Rp. 237,9 Milliar atau 84,9 %. Dari realisasi sebesar Rp. 237,9 M tersebut, disalurkan untuk DAK Fisik sebesar Rp. 173 M, sedangkan untuk Non Fisik sebesar Rp. 64,9 M,”ungkap Korwil LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating kepada Kabaresi.com, Minggu (29/8/2021).

Dikatakan, dari dana Non Fisik sebesar Rp. 64,9 M tersebut, digunakan untuk pembayaran beberapa item kegiatan, diantaranya, pembayaran tunjangan profesi, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional KB, bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional kesehatan tambahan (BOKT).

Dari kegiatan BOKT inilah, disediakan dana sebesar Rp. 5,3 Miliar dan sudah berada di Kas Daerah serta dipakai untuk membayar insentif bagi nakes di RSUD Namlea dan 11 Puskesmas tersebar di Kabupaten itu.

Celakanya, dari dana sebesar Rp. 5,3 Miliar ini, hanya Rp. 2,3 Miliar saja atau 42 %  baru di bayar hingga akhir Desember 2020.

Sisanya sebesar Rp. 3 Milliar atau 58 % di duga telah digunakan untuk membayar honorarium dan belanja lainnya dari sejumlah OPD.

Menurut Sariwating, apa yang dilakukan Pemkab Buru atas dana insentif bagi nakes ini, merupakan tindakan yang tidak bisa ditolelir.

Karena selain tidak mengindahkan Inpres no. 4 tahun 2020 tentang refocusing anggaran, dimana sektor kesehatan menjadi prioritas utama. Selain itu juga telah melanggar PP no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal ini,”Pasal 220 ayat 1: Daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DAK dengan cara melakukan supervisi, pemantauan dan pengevaluasian. Ayat 2 huruf c : Supervisi, pemantauan, dan evaluasi penggunaan DAK seperti dimak sud pada ayat 1, bertujuan untuk memastikan DAK sudah dimanfaatkan secara optimal dalam membiayai urusan pemerintahan pada kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada anggaran berkenaan, “jelas Sariwating.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi berakibat Pemkab beresiko tidak dapat menyelesaikan kewajiban atas kegiatan yang bersumber dari DAK secara tepat waktu. Kemudian, hak-hak dari nakes yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh,  akan terlambat diterima.

Tidak itu saja, peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas-puskesmas akan menjadi terhambat, disebabkan penggunaan dana DAK yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Hal ini disebabkan Pemkab Buru kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas dana DAK.

Sebab itu, Bupati Buru, Ramly Umasugi, diminta untuk menegur Kadis Kesehatan, dan selanjutnya  perintahkan yang bersangkutan untuk segera membayar sisa insentif yang hingga kini belum ada tanda-tanda kapan dana tersebut dibayarkan kepada para nakes. (Acl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *