Namrole – Berbagai kalangan di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) ramai – ramai mendesak Bupati Safitri Malik Soulisa dan Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily, mengevaluasi pimpinan OPD dan pejabat eselon III lingkup Pemkab Bursel yang diketahui menghambat pelayanan publik.
Kalau sebelumnya, permintaan dan desakan itu di sampaikan Ketua DPD PKB Bursel, Arifudin, kali ini desakan itu di suarakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Kabupaten Bursel, Syarif Latbual Alas Efot.
Kepada Kabaresi.com di Namrole, Kamis (24/3/2022) Latbual mengatakan, permintaan dan desakan itu cukup beralasan, karena para pejabat itu sering tidak berada di kantor, pada saat Bupati dan Wakil Bupati sedang tugas keluar daerah.
“Akibat mereka tidak berada di kantor, pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya berjalan normal, itu jadi terhambat,” ungkapnya.
Apalagi, Kedidakhadiran mereka di kantor, kata Latbual, diketahui bukan terkait dengan tugas kedinasan, namun karena untuk urusan pribadi.
Padahal, mereka (pejabat, red) itu digaji untuk memberikan pelayanan maksimal dan terbaik untuk masyarakat, bukan untuk urusan pribadi dan bersenang – senang.
Sementara di sisi lain, Bupati dan Wakil Bupati selalu berupaya untuk menciptakan pemerintah Kabupaten Bursel yang bersih dan berwibawa. “Terkesan mereka tidak mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Latbual.
Apalagi kejadian seperti ini bukan pertama kali, namun sering terjadi, sehingga merugikan warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
“Pejabat – pejabat seperti ini, tidak perlu di pertahankan dan perlu di evaluasi, sehingga tidak merusak citra Pemkab Bursel. Dan jika ini dibiarkan, terkesan adanya pembiaran oleh Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Latbual. (K-11)
