Namlea – Euforia masyarakat menyambut kedatangan Penjabat Bupati di Kabupaten Buru, perlahan sirna dari dekapan mata kita. Kini Waktunya bagi orang nomor satu di Kabupaten bertajuk bupolo untuk membuktikan kinerjanya, mengingat ujian besar sudah tersedia di depan mata, dengan banyak jejak kusut penguasa lama yang harus di perbaiki
Ketua DPW Pemuda LIRA Maluku, Arjun Bola mengatakan, penjabat Bupati di harapkan mampu membuat terobosan-terobosan baru, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di negeri ini yang hampir sepuluh tahun bergerak dibawah kesadarn palsu, arogansi,kesewenang wenangan penguasa beringin kuning.
“Karena itu pemimpin baru harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan pelayanan prima kepada masyarakat seutuhnya yang bermutu melalui lembaga birokrasi pemerintahan,” ungkapnya kepada media ini, Selasa (7/6/2022).
Dikatakan, bila taraf hidupan masyarakat meningkat, pelayanan publik dibenahi, maka masyarakat akan memberi raport baik kepada bupatinya, citra positif melekat bagi kepemimpinan seorang carateker di tanah bupolo.
“Terlepas dari antusiaisme masyarakat itu sendiri dalam menyambut pemimpinnya, ada harapan yang tergambar dari raut wajah mereka yang hampir sepuluh tahun terkungkung dalam polarisasi kehidupan sosial ekonominya, keterbelakangan pembangunan maupun kemiskinan kronis yang membelit,” ujarnya.
Sebab, kehadiran Penjabat merupakan kemutlakan dalam upaya pemulihan kembali hubungan sosial yang sudah ambruk selama sepuluh tahun dibawah rezim oligarki, memperbaiki relasi pembangunan yang berjalan timpang, menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sudah sangat lesu melalui pengembangan sektor riil dan pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian masyarakat agar bisa berkembang dengan baik lagi.
“Jadi, kalau pemerintah yang baru tidak mampu memberi pelayanan yang baik, menjaga netralitasnya dalam rangka mendorong perubahan kearah kesejahteraan rakyatnya melalui iklim investasi, maka akan berimplikasi pada krisis kepercayaan, kelambanan pertumbuhan ekonomi daerah, masyarakat miskin dan pengangguran niscaya akan semakin bertambah, kalau sudah begini lantas apa bedanya pemimpin saat ini dengan penguasa sebelumnya?,”tanya Bola.
Oleh Karena itu menurutnya, pemimpin yang baru harus dapat menunjukan provesionalismenya daripada terus menampakkan gejala manuver politik kepada kandidat bupati tertentu. pemimpin yang baru harus mampu mengayomi semua perbedaan yang ada, mengakhiri dikotomi dan segregasi sosial politik yang sudah terjalin cukup lama dan panjang serta menyudahi ketegangan politik yang terjadi.
Dalam hal ini, pejabat yang baru jangan lagi mewarisi karakter penguasa lama yang berbuat semena-mena yang membawa birokrasi ke ranah pragmatisme, membuat kebijakan sesuka hati dan tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, tetapi pertimbangan pragmatisme politik yang menjadi dasar kebijakan.
“Seperti pergantian jabatan structural, pergantian kepala desa yang kemudian di caratekerkan diganti dengan pegawai-pegawai oportunis, yang merupakan simpatisan dan pendukung calon bupati kedepan untuk menjadi carateker desa dengan tujuan mengamankan kepentingan pragmatisme 2024,”tandas Bola.
Selain itu, pilihan pimpinan OPD diambil dari titipan luar ketimbang mencari pejabat yang provisional jika ini yang terjadi maka hanya menimbulkan trauma masa lalu dihati rakyat yang sedang sakit.
“Sejarah lama kembali bangkit, dimana birokrasi dijadikan alat mobilisasi politik bagi elit-elit politik dari partai penguasa dan kepemimpinan politik di daerah untuk melang-gengkan kekuasaan, maka muncul adagium Ramli Jilid dua, akibatnya birokrasi tidak pernah dapat bekerja secara optimal dan profesional,” tambahnya. (K-06)
