Protes Pemkab SBB, CNI & Masyarakat Akan Gelar Aksi Turun Ke Jalan

by -57 views
Foto : Ilustrasi

Piru – Mencermati terjadinya banyaknya masalah di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) belakangan ini, maka Consorsium Nusa Ina (CNI) besama masyarakat SBB Januari 2023 mendatang akan melakukan aksi turun ke jalan.

Dalam aksi turun ke jalan tersebut akan digelar peradilan jalanan untuk memprotes kebijakan pemerintah kabupaten (pemkab) SBB saat ini, khususnya kepeminpinan Pj Bupati Andy Candra As’Adudin yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan kurang mempedulikan pembangunan dan kemajuan di kabupaten ini.

Terbukti ada sejumlah masalah di pemerintahan kabupaten ini, yang seharusnya mendapat perhatian, namun tidak ada kepedulian Pj Bupati Andy Candra As’Adudin, diantaranya akibat dari tidak dibayarnya hutang Dana Alokasi Khusus tahun 2028 – 2021 kepada pihak ketiga, mereka (pihak ketiga, baca) akan melakukan pemblokiran atau pemalangan  terhadap gedung sekolah yang mereka bangun, sambil menunggu penyelesaian pembayaran hutang tersebut.

“Inikan menjadi masalah yang cukup serius, karena sekarang semua siswa sedang menghadapi Ujian Nasional pada bula-bulan mendatang,” ungkap Ketua CNI Lambertus Riry kepada media ini, Minggu sore (11/12/2022).

Bukan saja itu, “Proses pekerjaan pembangunan jalan di beberapa wilayah juga terhambat, karena diduga anggarannya sengaja di pending oleh Pj Bupati SBB tersebut,” ujar tokoh masyarakat SBB yang enggan namanya di publikasikan.

Menurutnya, ini merupakan bukti bahwa Pj Bupati tidak menghendaki kabupaten ini berkembang maju, dengan alasan mau mencari tau siapa otak dibalik penyelewengan uang daerah. “Tidak perlu mencari-cari alasan dengan membuat kasus baru yang belum ada kejelasannya,” tambahnya.

Sementara kasus lain, diantaranya kasus kapal cepat milik pemkab SBB, ada juga kasus pencairan dana bencana dengan nilai miliaran rupiah, yang dilakukan tidak sesuai mekanisme yang diduga dilakukan AA mantan Kepala dinas (Kadis) Bencana Alam, juga pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018/2019 dari 92 desa, yang diduga dilakukan atas arahan MP mantan Kadis Pemdes SBB. (K-09)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *