Piru – Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai 400 juta rupiah yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2018, Abdulah Fakaubun, mulai memasuki babak baru.
Sejumlah data terkait kasus perjalanan dinas fiktif tahun 2018 dan berita acara pemeriksaan/permintaan keterangan yang dilakukan Inspektorat Daerah, Kabupaten SBB mulai menyebar di kalangan masyarakat.
Berita Acara pemeriksaan/permintaan keterangan yang dilakukan oleh pemeriksa Inspektorat daerah SBB pada tahun 2018 lalu terhadap sejumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan SBB, terkait dengan nama-nama mereka yang tercantum dalam daftar perjalanan dinas ke beberapa daerah.
Dan sesuai hasil pemeriksaan/pengambilan keterangan, baik PNS maupun pegawai honorer mengaku, bahwa mereka tidak melakukan perjalanan dinas dan tidak menerima uang jutaan rupiah sebagaimana yang tertera pada dadftar perjalanan dinas tersebut.
Anehnya, pegawai-pegawai yang diperiksa tersebut, bukannya diberikan apresiasi atas kejujuranny, namun sebaliknya mereka di pindahkan ke dinas lain. Artinya, ada upaya untuk melindungi pejabat yang terlibat kasus dugaan perjalanan dinas fiktif senilai 400 juta.
Menanggapi kondisi ini, sejumlah pejabat pemkab dan tokoh masyarakat SBB mulai meragukan pernyataan Pj Bupati SBB, Andy Candr As’Adudin belum lama ini bahwa akan membersihkan piring kotor (pejabat korupsi) di Kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa .
Kepada media ini, Selasa (28/2/2023) mereka menilai pernyataan Pj Bupati Andy Candr As’Adudin tersebut sebagai pernyataan asal bunyi atau asbun. “Katong berharap Pj Bupati Andy Candr As’Adudin bisa membersihkan piring kotor di pemkab SBB, sesuai dengan pernyataannya, sehingga pernyataannya itu tidak terkesan asbun,” ungkap mereka sembari mengaku prihatin dengan kondisi pemkab SBB belakangan ini.
Mereka juga mempertanyakan pejabat-pejabat yang ada di lingkarangan Pj Bupati, Andy Candr As’Adudin, yang kedekatannya hanya untuk mecari perlindungan terhadap dugaan kasus hukum yang menyeratnya. (K-09)
