Ambon – Rencana pembangunan perkebunan terpadu pada 7000 hektar lahan tidur/kering di kabupaten Buru oleh PT Inagro Cipta Nusantara (ICN), mulai menunjukan titik terang.
Pasalnya, pihak perusahan saat ini sedang memproses ijin lingkungan ke dinas Lingkungan Hidup provinsi Maluku, sebagai syarat wajib untuk memulai kegiatan itu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Drs Roy C Siauta, M,Si mengaku, tanggal 28 Pebruari lalu pihaknya telah menerima surat dari PT Inagro Cipta Nusantara yang meminta arahan penyusunan dokumen lingkungan.
“Kami juga sudah membalasnya surat mereka agar mereka harus menyusun dokumen lingkungan yaitu dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal),” ungkapnya kepada media ini, Rabu (17/5/2023).
Dalam proses penyusunan itu kata Siauta, ada tahapan-tahapan yang harus mereka buat, diantaranya membuat pengumuman di media (koran), kemudian sosialisasi kepada pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak.
“Kedua tahapan itu sudah mereka lakukan, setelah itu barulah memproses memproses penyusunan dokumen,” jelasnya.
Siauta berharap, mudah-mudahan dalam proses penyusunan ini bisa dilaksanakan cepat, sehingga bisa segera melakukan pembahasan dalam rapat baik itu tim teknis, maupun komisi amdal provinsi.
“Kami mengharapkan, akan banyak investasi yang datang dan tumbuh dalam melakukan aktivitas di sini, dalam membantu pemerintah dan masyarakat di Maluku, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus membaik, sehingga provinsi Maluku ini bisa keluar garis kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah,” ucap Siauta.
Diketahui awal Mei lalu, General Manager Inagro Cipta Nusantara, Bisri Asidiq Latuconsina telah melakukan sosialisasi dan diskusi publik serta penyuluhan tentang Amdal terkait rencana pembangunan perkebunan terpadu pada lahan tidur/lahan kering seluas 7000 hektar di kabupaten Buru tersebut.
Sosialisai tersebut selain dihadiri Pj Bupati Buru, Jalaludin Salampessy dan pimpinan OPD, juga dihadiri 4 raja Rehenchap Lisela, Tagalisa, Lilialy dan raja Kaiely bersama 48 kepala desa, para pengusaha dan undangan lain. (K-07)
