Piru – Kebijakan pemberhentian tenaga honorer khususnya cleaning service di Bagian Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) oleh penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin dengan tidak memberikan upah selama 3 bulan, dinilai sangat tidak pantas.
Pasalnya, pemberhentian tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan lebih dulu kepada tenaga honorer tersebut.
Hal itu disampaikan beberapa tenaga honorer yang sehari-hari bekerja sebagai cleaning service di Bagian Umum Pemda Kabupaten SBB.
Saat ditemui awak media, salah seorang tenaga honorer yang enggan namanya disebutkan mengatakan, selama tiga bulan terakhir yang terhitung dari bulan April, Mei hingga Juni upah, mereka belum mendapat upah.
“Kami bekerja di bawah tekanan dengan terus di paksa kerja dan kerja tanpa diberi upah. Uang seharusnya digunakan untuk keperluan rumah tangga, harus kami digunakan untuk membayar ongkos ojek ataupun membeli minyak untuk kendaraan yang digunakan,” ujarnya.
Dirinya mengaku, tenaga cleaning service yang di rumahkan, ada beberapa yang sudah bekerja sebagai tenaga honor sejak tahun 2007.
“Sudah 16 tahun mengabdi untuk Pemda SBB, tapi katong (kami, baca) punya keringat tidak dihargai. Kalau mau rumahkan katong, harusnya bilang tiga bulan yang lalu supaya katong juga tau, ini suruh katong kerja dengan waktu yang sama dengan PNS, ke kantor pagi-pagi pulang sudah sore hari dengan tekan selama 3 bulan, malahan upah kerja selama 3 bulan-pun tidak diberikan,” tambahnya.
Saat ditanyakan, apakah hal itu sudah ditanykan ke pihak BKD, lelaki paruh baya ini mengatakan, pihak BKD sendiri telah melepas tangan dari para tenaga honorer dan kembalikan ke Dinas dan Bagian masing-masing.
Untuk itu Ia berharap, adanya pemerintah pusat terhadap masalah ini, karena dengan dirumahkannya para tenaga honorer tanpa membayar upah mereka, tidak tahu apa yang akan mereka buat untuk menafkahi keluarga.
Apalagi selama pemerintahan Pj Bupati Andi Chandra As’adudin, perputaran ekonomi tidak berjalan di Kabupaten SBB, membuat para pedagang kesulitan dalam menjual dagangan mereka, selain itu semua masyarakat juga mengeluh dengan kesusahan saat ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Pemda Kabupaten SBB, Azis Silouw sulit untuk dihubungi, bahkan saat di telpon bekali-kali, yang bersangkutan tidak menjawab panggilan awak media lewat. (K-09)
