Jakarta – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Drs M Yasin Payapo, M, Pd melakukan audensi dengan Kementerian PPN/Bappenas.
Pada kesempatan itu Bupati Payapo didampingi Kepala SKPD diantaranya Kepala Bappeda, Hasanudin Sy. Silawane, SH, M.Si, Kepala dinas PU PR, Ir Thomas Wattimena, Kepala Dinas Perhubungan Peking Calling, SH, Kepala Dinas Perikanan Ir Stev Alland Paliama, Kepala Dinas Pertanian Mansyur Tianotak, SP, Kepala Dinas Pariwisata Johanis M. Soukotta, S.Sos.
Audensi yang berlangsung, Jumat (22/11/2019) lalu dalam rangka penyampaian Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Daerah/Kabupaten SBB.
Rombongan Bupati SBB saat itu diterima Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Kementerian PPN/Bappenas Ir Rachmat, yang juga dihadiri beberapa kementrian terkait, guna menangkap aspirasi Pemkab SBB, diantaranya Kementrian Kominfo, Kemenentrian Pertanian, Kementrian Tanaman Pangan, Kementrian Perhubungan, Kementrian KKP, Kementrian Desa dan Ditjen Bangda Kemendagri.
Bupati SBB, M Yasin Payapo saat itu memaparkan beberapa hal termasuk pencapain pembangunan daerah, rencana pengembangan potensi unggulan dan rekapitulasi sulan pemerintah daerah.
Disamping itu, berbagai potensi dan kendala yang ada di wilayah, sehingga pemerntah daerah berharap adanya perhatian dukungan pemerintah pusat, agar pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi terwujudnya masyarakat SBB yang sejehtera, berbudi pekerti luhur dan berbudaya berbasis potensi ekonomi lokal.
Menanggapi paparan yang disampaikan, Kepala Biro Perencanaan Ortala Ir Rachmat menjelaskan BAPPENAS diberikan mandat dari presiden menjadi clearing house atau perumus kebijakan dan peraturan untuk pembangunan Indonesia masih perlu pematangan dengan pemerintah daerah.
“Kami minta bantuan teman-teman dari kementrian dan lembaga bisa merespon dan mereclop harapan dan keinginan pak Bupati SBB tersebut, tepat waktu dan cepat. Saat ini kita inginkan kabupaten SBB dijadikan sebagai salah satu Laboratorium Balai Projet Clearing house BAPPENAS terhadap kementrian dan lembaga, termasuk juga sektor swasta maupun BUMN, itu yang kita dapat gerakan”, papar Rachmat.
Rachmat juga berharap agar Bupati SBB dan jajaranya membuat rencananya selama 5 tahun dengan kongkrit, “Jadi membangun infrastruktur harus mendukung pengembangan potensi-potensi yang berada di SBB, misalnya, Perikanan, pertanian dan Pariwisata,”tambahnya
Terkait kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak saat ditanya awak media, Rachmat meminta pemda SBB dapat menginformasikan melalui kementrian, karena menurutnya setiap tahun disamping melalui dana reguler kementrian juga ada dana DAK.
“Dana DAK itu saya rasa setiap tahun akan terus diadakan hanya saja harus ada informasi tentang kebutuhan volume pekerjaan benar dilakukan tetapi adminstrasinya pun dipenuhi, misalnya laporan dinformasikan kepada kementrian teknis karena itu syarat administrasi yang mempengaruhi. saya rasa penuh disiplinlah,” ujarnya.
