Kasus Setda Buru Semakin Melebar, Diduga Sejumlah Pejabat Terlibat

by -149 views
Gubernur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating.

Ambon, Kabaresi.com – Kasus pada Sekertariat Kabupaten Buru tahun 2016, 2017 dan 2018 semakin melebar. Persidangan yang dilakukan pada PN Ambon, saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini sebagai tersangka, masing-masing dengan peranannya, yakni Drs. Ahmad Assa gaf, M.Si, yang juga Sekda Buru saat itu, kemudian La Joni Ali SH, bendaharawan pengeluaran Setda Buru.

Kedua pejabat ini diganjar sebagai tersangka oleh JPU, karena diduga telah melakukan penyimpangan dalam memberikan pertanggungan jawaban.

Direktur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating mengatakan, sesuai data yang dihimpun pihaknya, disebutkan adanya penyimpangan, karena ada belanja yang lebih tinggi dari pagu anggaran untuk kegiatan perawatan kendaraan bermotor dan sewa perlengkapan peralatan kantor sebesar Rp. 183 juta.

Kemudian kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) pada belanja sewa sarana mobilitas dan sewa perlengkapan peralatan kantor sebesar Rp. 11,1 Milliar.

“Dana sebesar Rp. 11,1 Milliar ini, sesuai data yang ada mengalir ke sejumlah kalangan. Ibarat aliran air, dana sebesar ini mengalir dari hulu ke hilir sampai jauh,”ungkap Sariwating kepada media ini, Kamis (15/10/2020).

Kemudian, ada dana sebesar Rp. 1,7 Milliar yang diserahkan bendaharawan pengeluaran La Joni kepada Assagaf ex Sekda Buru tersebut, dan oleh Assagaf membagi-baginya kepada 19 orang dari berbagai profesi, besarannya bervariasi dari jumlah yang terkecil Rp. 10 juta, hingga paling besar senilai Rp. 300 juta.

Tidak hanya sampai disitu, La Joni juga diperintahkan Assagaf, untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 735 juta.

Dana ini dipakai atas perintah Bupati, Ramly Umasugi S.Pi. MM senlai Rp. 420 juta, digunakan untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 50 juta, pemberian uang tunai kepada tamu Bupati, ajudan Bupati, AT, oknum personil Polres Buru sebesar Rp. 370 juta.

Berikut, untuk tamu-tamu Forkopimda sebesar Rp. 150 juta dan untuk pengurusan tapal batas antara Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Bursel) sebesar Rp. 100 juta, yang diterima oleh staf Pegawai Pemkab Buru, Dodi Kabau, selebihnya Rp. 65 juta merupakan pinjaman pribadi Assagaf.

“Terasa janggal juga, kalau kasus dengan nilai sebesar ini tidak melibatkan pejabat-pejabat teras pada Pemda Buru. Diduga sejumlah pejabat eselon 2, secara bersama merancang agar sebagian dari dana sebesar itu, bisa dipakai untuk menaikan citra/gengsi dari Pemkab,”ujar Sariwating.

Selain itu menurutnya, ada dana milyaran rupiah secara khusus diberikan kepada salah satu instansi vital.

Untuk itu Sariwating minta Hakim PN Ambon harus berlaku adil, jangan hanya Assagaf dan La Joni yang dijadikan tumbal. Dalam hal ini siapapun yang terlibat harus di panggil tanpa pandang bulu.

“Jika ada keterlibatan yang menjurus kepada tindak pidana korupsi, maka harus juga dihukum sesuai dengan tingkat perbuatannya,”pintanya. (Acl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *