Namrole – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Buru Selatan, secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sikap PKS Kabupaten Buru Selatan tersebut di kemukakan Ketua DPD PKS Husen Souwakil di damping Sekertaris Abdul Rahman Boeng kepada media ini, Jumat sore (9/9/2022).
Menurutnya, menolak kenaikan harga BBM itu atas istrusi dari Presiden PKS, Ahmad Syaikhu untuk seluruh jenjang pengurus PKS yang berada di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku, agar semuanya dapat menunjukan sikap tegas atas kenaikan BBM yang kini membunuh masyarakat ekonomi lemah di wilayah provinsi seribu pulau ini.
“Kebijakan kenaikan BBM, kebijakan trsebut yang tidak pro rakyat atau tidak berpihak kepada rakyat. Keputusan presiden Joko Widodo untuk menaikan harga BMM, dapak dominya sangat besar dan membunuh rakyat dalam kebutuhan ekonomi,” ujarnya.
Akibatnya, saat ini menjadi keresahan dan keluhan rakyat di provinsi Maluku, terutama warga yang mendiami Kabupaten Buru Selatan, kini sudah jelas dampak sudah nyata dan terbuktikan dengan kenaikan harga BBM, seperti sopir angkot maupun tukang ojek di Kabupaten Bursel, tentunya juga tentunya menaikan tarif angkutan.
Dengan dimikian kata Souwakil, “Secara tidak langsung pemerintah membunuh kehidupan rakyat, kenapa demikian karena warga yang berada di Kabupaten Buru Selatan ketika hendak bepergian ke pasar untuk belanja, sudah tidak mampu lagi membayar ongkos transpotasi, akibat kenaikan harga BBM,” ungkapnya.
Selain itu, harga sembako di pasar, juga melonjak, dan itu dangat berdampak daya beli masyarakat, sekaligus sangat berdampak terhadap stabilitasi ekonomi rakyat Maluku, khususnya di Kabupaten Bursel. (K-11)
