Namlea, Kabaresi.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Namlea, Kabupaten Buru merasa dilecehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Buru.
Pasalnya, aspirasi mereka melalui unjuk rasa yang sudah dilakukan sebanyak tujuh kali, terkait dirumahkannyan ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak ditanggapi dan diabaikan begiru saja oleh kedua lembaga tersebut.
“Bahkan tuntutan kami secara tertulis terkait ratusan PTT yang dirumahkan, sudah diserahkan langsung kepada Sekda Buru Moh Elias Bin Hamid, SH, namun tidak tinggapi sampai saat ini. Begitu juga saat di DPRD, tuntutan yang sama juga diserahkan kepada Ketua DPRD, M Rum Soplestuni,”Demikian disampaikan kabid PTK HMI cabang Namlea, Farli Waris kepada media in, Kamis (30/7/2020).
Menurutnya, tuntutan kami tidak muluk-muluk atau mengada-ada, agar puluhan PTT yang selama mengabdi selama puluhan tahun dan yang sudah dirumahkan, dikembalikan ke OPD tempat mereka bekerja mereka.
Anehnya, janji Ketua DPRD Kabupaten Buru, M Rum Soplestuni untuk memanggil Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak pernah direalisasi. Janji tinggal janji, padahal itu terkait nasib dan kepentingan rakyat.
Seharusnya sebagai lembaga wakil rakyat harusnya memperjuangkan aspirasi/kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.
Untuk itu patut diduga Ketua DPRD M Rum Soplestuni tidak bernyali untuk memanggil Sekda dan Kepala BKD Kabupaten Buru, bahkan mungkin saja ada diel-diel politik dibelakang itu.
“Kami juga mempertanyakan sikap poltik Ketua DPRD Buru terkait dugaan pelecehan/penghinaan penghinaan yang dilakukan Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan daerah, Azis Latuconsina terhadap anggota DPRD, Jhon Lehalima saat RPD beberapa waktu lalu,”Waris.
Sebab menurutnya, melecehkan atau menghina wakil rakyat sama dengan melecehkan rayat yang mereka wakili.
Terkai itu, “Kami mendesak Bupati Buru Ramly I Umasugi segera mencopot Azis Latuconsina dari jabatan Kadis Pendapatan daerah, karena yang bersangkutan dinilai sangat tidak pantas sebagai dengan sikapnya,” Tegas Farli Waris . (Adam Kiat)
