Namlea – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Buru, Ahmad Belasa, SH secara tegas mengecam kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, terkait rencananya melakukan pembokaran lapak PKL Januari ini, karena dinilai akan merugikan PKL.
Menurut Belasa yang juga praktisi hukum, “Saya sangat mendukung dan tidak menolak keinginan rencana peningkatan dan perbaikan pembangunan jalan tepatnya di lokasi pasar Inpres Namlea. Namun perlu saya tegaskan, pemkab Buru harus menempatkan PKL pada lokasi baik, sehingga tidak merugikan PKL dalam usahanya. Dalam hal ini, harus melakukan koordinasi dengan PKL sebelumnya, sehingga terkesan itu keputusan spihak,”tegasnya kepada media ini, Kamis (2/1/2020).
Apalagi kata Belasa, saat ini PKL masih melakukan aktivitas. “Yang beta sayangkan kepala Satpol PP saudara Karim Wamnebo memberi himbauan keras kepada PKL, bahwa minggu depan PKL harus meninggalkan/mengosongkan lokasi tersebut, tanpa disediakan tempat baru oleh Pemkab sebelumnya. Harusnya, sediakan tepat dulu baru setelah itu bisa berikan hibauan seperti itu,”ujarnya.
Bahkan menurutnya, selama ini PKL sudah enam kali dipindahkan oleh pemkab Buru, dan di tempatkan di pasar Baru yaitu pasar Kabupaten, namun dalam kenyataan pihak pemkab selalu mengabaikan kepentingan PKL.
Padahal retribusi yang selama ini dibayarkan atau disetor PKL kepada pemkab Buru cukup besar, sehingga sebelum dilakukan pembongkaran lapak, diharapkan ada koordinasi dengan asosiasi PKL, untuk mencari solusi yang baik demi kepentingan bersama.
“Saya juga menduga, dengan pembokaran lapak PKL, ada terjadi praktek- praktek makelar untuk mendapat/merebut lokasi yang baru untuk kemudian disewakan, padahal mereka itu bukanlah berprofesi sebagai PKL.”tambah Belasa.
Untuk itu dirinya minta Kadis Disperindag Buru untuk memperhatikan hal ini, karena selama ini pembagian kios kepada PKL diberikan kepada mereka yang buka profesinya PKL, bahkan setelah dimiliki bisa dilakukan transaksi jual beli dengan PKL.
