Ambon, Kabaresi.com – Terkait lambannya penanganan kasus korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Kalwedo oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) dalam waktu dekat akan melakukan aksi demonstrasi/unjuk rasa di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Jakarta.
Pengurus Bidang Hukum & Ham GPP-MBD, Hein Lehwurliana kepada media ini, Sabtu (19/12/2020) mengaku, dalam demonstrasi/unjuk rasa tersebut, pihaknya menggandeng sejumlah Ormas di Jakarta.
“Kami akan menggandeng beberapa Ormas yang ada di Jakarta, untuk kita sama-sama turun ke jalan,”ungkapnya.
Alasannya kata Lehwurliana, karena pihaknya sangat kecewa atas kinerja Kejati Maluku, mengingat kasus ini sudah sejak tanggal 14 Juni 2019 dan 24 Februari 2020 lalu sudah masuk dalam tahap penyidikan, namun sampai saat ini kasus korupsi tersebut belum juga tuntas.
Padahal, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku sudah berganti tiga kali dan semua saksi sudah di panggil dan di mintai keterangan, namun terlapor yakni bapak Benyamin Thomas Noach, ST, mantan direktur BUMD PT Kalwedo yang juga bupati MBD aktif saat ini belum juga di panggil.
“Karena sebagai direktur PT Kalwedo saat itu, yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas bangkrutnya BUMD tersebut, termasuk mempertanggung jawabkan dana penyertaan modal 10 miliar, dana subsidi pemerintah pusat 6 miliar pertahun, juga pendapatan BUMD PT Kalwedo selama ini,”jelas Lehwurliana.
Kami menduga, lambannya penanganan kasus korupsi tersebut karena adanya permainan besar untuk menutupi kasus itu.
“Kami sudah bosan dengan janji manis Kejati Maluku berapa bulan lalu, bahwa sehabis pilkada kasus tersebut akan jalan dan akan memanggil Benyamin Thomas Noach,”ucapnya.
Menurutnya, “Kami masyarakat MBD membutuhkan kepastian hukum yang jelas, kami membutuhkan Kapal Feri untuk bisa mengangkut hasil-hasil kebun masyarakat ke kota Ambon untuk di jual,”tambahnya.
Untuk itu GPP-MBD menghimbau masyarakat MBD di Jakarta dan sekitarnya untuk bergabung dalam barisan demonstrasi di maksud. (JS)
