Tata Kelola Keuangan Pemkot & DPRD Ambon Amburadul, Kas Daerah Jebol

by -338 views
Korwil LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating.

Ambon – Sistim pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Ambon saat ini, harus menjadi perhatian serta pengawasan kita bersama, agar tertata lebih baik lagi.

Pasalnya, pemakaian belanja atas dana-dana yang sudah disepakati bersama dalam APBD, ternyata dalam implementasinya jauh dari harapan.

Terbukti, pelanggaran yang dilakukan kedua lembaga ini, baik disengaja atau tidak, bahkan itu dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang paham hukum, yang mestinya tidak boleh terjadi. Ini menunjukan bahwa peraturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah dianggap hanya sebagai simbol belaka.

Inikan sangat ironis. Mestinya mereka-mereka ini yang harus memberikan contoh yang baik, agar pe ngelolaan keuangan sejatinya hanya diperuntukan kepada masyarakat yang pada masa pandemi covid-19 ini sangat membutuhkannya. Tapi yang terjadi kedua lembaga ini, baik Pemkot maupun DPRD setali tiga uang.

Anggaran yang disediakan untuk OPD-OPD maupun Sekertariat DPRD, telah dipakai secara amburadul, sesuai keinginan mereka.

Data yang diperoleh LSM LIRA Maluku menyebutkan, dalam tahun 2020 pada Pemkot Ambon diduga telah terjadi pemakaian dana yang melanggar ketentuan yang ada.

“Menurut data, ada beberapa item yang merupakan kelebihan pembayaran atas sejumlah kegiatan, diantaranya biaya perjalanan dinas. Juga kelebihan bayar untuk belanja jasa publikasi/media cetak & elektronik,”ungkap Korwil LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating kepada media ini, Minggu (18/7/2021).

Berikut, kelebihan bayar untuk belanja bahan bakar minyak dan pelumas, serta kelebihan bayar atas belanja surat tanda nomor kendaraan, dengan total dana yang terlanjur dibayar diduga sebesar Rp. 3,5 Milyar.

Dikatakan Sariwating, lain lagi yang terjadi pada lembaga Sekertariat DPRD. Disini sistim pengelolaan keuangan khususnya dalam belanja barang dan jasa, para pejabat, baik itu PPK maupun bendahara pengeluaran tidak memiliki kwalifikasi yang memadai, sehingga semua item-item yang dibelanjakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, untuk belanja barang dan jasa pada Sekertariat DPRD di tahun 2020, dipakai untuk beberapa item, diantaranya belanja alat dan mesin, belanja alat kebersihan, belanja alat rumah tangga, alat tulis kantor cetak dan penggandaan, serta belanja makan minum.

Celakanya, dari item-item belanja ini sebagian tidak dilengkapi dengan faktur pebelian. Bahkan diduga ada faktur/kwitansi fiktif, karena kontraktor tidak mengakui bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah miliknya.

Tidak hanya sampai disitu kata Sariwating, ada juga beberapa anggota dewan yang telah menerima sejumlah dana yang seharusnya menurut ketentuan mereka tidak berhak untuk menerimanya.

“Total dana yang diduga bermasalah untuk pengadaan barang dan jasa sekitar Rp. 5,3 Milliar,”ujarnya.

Menurut Sariwating, amburadulnya tata kelola keuangan pada kedua lembaga ini membuat kita semua miris. Dalam hal ini, dana-dana sebanyak itu yang se harusnya dapat digunakan untuk membantu masyarakat banyak, namun hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.

Atas kejadian seperti ini tambah Ia, dipastikan  kondisi Kas Daerah telah jebol oleh tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terkait masalah ini, Walikota tidak boleh berdiam diri, diminta untuk perintahkan Sekot dan  Sekwan unuk menarik semua dana-dana yang terlanjur di pakai tidak sesuai tujuannya.

“Untuk selanjutnya dana-dan tersebut di setor kembali ke Kas Daerah, supaya bisa dimanfaatkan bagi keperluan mayarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup akibat merebaknya  pandemi covid 19,”tegas Sariwating.

Ditambahkannya, “Kami akan terus memantau dan mengawasi proses penarikan dan penyetoran dana tersebut, sehingga masalah ini tidak berujung menjadi masalah hokum,”tambahnya.

Akibat dari akumulasi tata kelola keuangan yang amburadul ini ujar Sariwating, itulah yang menyebabkan untuk tahun 2020, Pemkot Ambon tidak lagi menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tapi turun kelas dan hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Sangat disayangkan memang, tapi diharapkan di tahun mendatang perbaikan sistim pengelolaan keuangan lebih ditingkatkan lagi, sehingga bisa kembali meraih opini WTP,’tandasnya. (Acl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *