Namlea – Masa reses DPRD Kabupaten Buru, sejumlah anggota DPRD melakukan pertemuan dengan warga masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menjaring aspirasi warga.
Seperti yang dilakukan anggota komisi I DPRD Buru, Iksan Tinggapy, SH mengadakan tatap muka dengan warga Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Senin (3/2/2020).
Tatap muka dengan 176 warga masyarakat di balai Desa Waeura, juga dihadiri Plt Kades Waeura dan ketua BPD, tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat.
Tinggapy yang juga ketua harian DPD II Golkar Buru mengatakan, kedatangan dirinya untuk mendengar keluhan dan keinginan masyarakat, terkait pembangunan yang sedang digalakan dewasa ini. “Ini kewajiban kami di DPRD, guna menyerap aspirasi masyarakat untuk nantinya diperjuangkan dalam APBD 2021,”katanya.
Menurutnya, APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2020 berkisar 700-800 juta, bila ditambah dengan APBN maka anggaran yang dikucurkan tahun 2020 berkisar 1,2 Triliun. “Uang tersebut adalah uang rakyat, yang akan didistribusikan kepada rakyat melalui program pembangunan dan ini harus dipublikasi, sehingga diketahui masyarakat,”ujar Tinggapy.
Permintaan yang disampaikan warga, diantaranya pengadaan bibit bawang, pembangunan organisasi majelis Ta’lim, pembangunan drainase, taulid penahan tanah di Musolah dan bantuan pemberdayaan nelayan.
Menanggapi permintaan warga tersebut, Tinggapy mengaku akan menampung dan akan diperjuangkan bersama teman-teman di lebaga DPRD.
Di tempat terpisah, anggota komisi III asal Partai Nasdem, Robi Nurlatu di waktu yang sama mengadakan tatap muka dengan 150 orang warga dari tujuh Desa definitif dan satu Desa persiapan se- kecamatan Waepo, di aula kantor Desa Waetele.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Robi Nurlatu berjanji akan memperjuangkannya seperti pembangunan pendidikan PAUD, TK disertai ijin operasionalnya, tapal batas antar Desa, pembangunan bidang kesehatan terkait BPJS termasuk ketersediaan obat-obatan di Puskesmas.
Selain itu, pembangunan dan pengaspalan jalan antar Desa Waetele dan Waekasar juga jalan usaha tani, termasuk permintaan warga Desa Warka terkait pembasmi hama untuk tanaman padi, serta harga jual hasil pertanian yang anjlok.
