Pimpinan DPRD Ambon Terima Uang Makan Minum Lebih Dari Sekali, Kejari Hari Ini Periksa 5 Saksi

by -423 views

Ambon – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, akhirnya mulai melakukan penyilidikan terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di DPRD Kota Ambon, yang menyebabkan kerugian daerah sebesar Rp 5.293.744.800 pada APBD 2020.

Kasi Intel Kejari Ambon, Djino Talakua melalui pesan singkat WhatApp, Kamis (18/11/2021) menjelaskan, pihaknya hari ini memeriksa 5 orang dari DPRD Ambon, yakni Sekwan (SD), Kabag pengawasan pengagaran (JP), Kabag TU (MP), Bendahara (SS) dan Kabag Legislasi (LS).

Diketahui, jumlah kerugian daerah sebesar itu, terdiri realisasi belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batery Kering) sebesar Rp 425.000.000, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 168.860.000, serta Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 648.047.000.

Berikut, Biaya Rumah Tangga sebesar Rp 690.000.000, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Rp 324.353.800, Cetak dan Penggandaan Rp 358.875.000, dan Belanja Makanan dan Minuman di Sekretariat sebesar Rp 2.678.609.000.

Disamping itu, belanja barang dan jasa kegiatan Reses masa sidang pada sekretariat DPRD yang realisasinya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 2.260.000.000, dan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas senilai Rp 683.400.583.

Yang menarik, sesuai data yang dimiliki Kabaresi.com, disebutkan uang makan minum yang diserahkan kepada pimpinan DPRD, yakni ketua Elly Toisuta dan wakil ketua secara tunai, ternyata lebih dari sekali.

Yakni uang makan pada hari-hari besar keagamaan yang tidak dilaksanakan, diserahkan kepada pimpinan DPRD secara tunai, yang dibuktikan dengan daftaf pembayaran yang di tandatangani oleh masing-masing.

Uang itu diserahkan dalam dua termin, yakni termin I dialokasikan kepada ketua Elly Toisuta (ET) sebesar Rp  83.920.594, dan wakil ketua Rustam Latupono (RL) sebesar Rp 56.764.344, dan termin II ketua ET sebesar Rp 51.923.156, dan wakil ketua RL sebesar Rp 51.923.156.

Kemudian ada lagi penyerahan uang makan minum secara tunai berikutnya kepada pimpinan DPRD, dengan alokasi untuk ketua ET sebesar Rp 25.500.000/bulan, dan dua wakil ketua RL dan wakil ketua GM, masing-masing sebesar Rp 20.895.000/bulan. Dan jika diakumulasikan total belanja makanan dan minuman yang diserahkan secara tunai kepada pimpinan DPRD sebesar Rp 807.480.000 (Rp 25.500.000 x 12 bulan) + (2 x Rp 20.895.000 x 12 bulan).

Padahal, itu melanggar PP no 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, karena pimpinan DPRD tidak berhak atas uang makan minum yang diberikan secara tunai. (Acl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *