Piru, Kabaresi.com – Sebanyak 5.669 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB), terferivikasi akan menerima Bantuan Presiden (Banpres) dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI di tahun 2020.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Melkisedek Tuhehay S.Sos. kepada media ini lewat teleponselulernya, Rabu lalu.
Menurutnya, melalui Banpres yang adalah Program Pemerintah, dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya dibidang usaha mikro kecil dan menengah tersebut, kemudian direspon oleh Pemda SBB melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga berhasil mengusulkan banyak pelaku usaha kecil untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat itu.
Karena itu Tuhehay mengungkapkan, dirinya selaku wakil rakyat memberikan apresiasi kepada pejabat Dinas Koperasi dan UKM SBB, Nawir Manuputty yang telah merespon dan mengimplemrntasi program Nasional untuk kepentingan Bangsa dan Negara di Kabupaten SBB.
Aleg dari fraksi PDIP ini juga, mendesak Bupati SBB, Drs Moh Yasin Payapo M Pd untuk mendefitifkan pejabat Dinas Koperasi dan UKM SBB ini, sebagai Kepala Dinas Koperasi, karena soal komitmen, cara kerja dan cara merespon program Pempus sangat tepat .
“Mudah- mudahan Dinas Koperasi dan UKM SBB, menjadi role model bagi seluruh OPD di Kabupaten SBB, karena kinerja dan keberpihakannya kepada Masyarakat, dimana ada 5.669 pelaku usaha mendapatkan Bantuan Banpres , ini jumlah yang sangat signifikan, dimana nominal yang diterima sebanyak Rp 2.400.000 untuk setiap pelaku usaha.” ungkapnya.
Sementara itu pejabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SBB, Nawir Manuputty yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/12/2020) membenarkan pihaknya sempat meminta DPRD Kabupaten SBB untuk memperjuangkan akomodir bagi para pelaku usaha UMKM yang telah memasukan data usulan penerima Banpres tersebut di Kementerian Koperasi di Jakarta.
Ia menandaskan, dirinya juga telah mendapat informasi terkait adanya 5.669 pelaku usaha UMKM SBB yang telah diverifikasi untuk menerima bantuan tersebut, tetapi hingga saat ini jumlah Pelaku Usaha UMKM SBB yang telah terealisasi mendapat Banpres adalah sebanyak 1.700 pelaku usaha.
” Saat ini Katong masih koordinasi terus, mudah-mudahan Katong pung bapa-bapa Dewan yang ada di Jakarta bisa memperjuangkan akomodir data pelaku usaha UMKM SBB, kemarin waktu dong kesana itu memang Katong ada titipkan untuk mengecek 9000 lebih data usulan penerima Banpres karena yang terealisir baru 17 persen,”jabar Manuputty.
Manuputty menjelaskan, informasi soal Banpres ini mulai diterima pihaknya sejak 5 Agustus 2020 lalu , selanjutnya pada 6 Agustus 2020 pihaknya langsung bergerak ke desa- desa meminta data- data penerima, berupa nama lengkap calon penerima, Nomor Induk Kependudukan, Jenis Usaha dan nomor telepon sementara syarat calon penerima adalah bukan TNI/ Polri, Bukan PNS dan bukan Pegawai BUMN maupun BUMD.
Adapun jumlah data penerima yang dikirimkan disaat itu berjumlah 3000 penerima, pasalnya seluruh data tersebut sudah ada di Pusat pada tanggal 17 Agustus 2020, sebelum pidato presiden RI pada HUT Kemerdekaan RI Ke-75.
Dari data penerima sebanyak 3000 yang dikirimkan itu, terealisasi 1.700 penerima, sementara untuk tahap selanjutnya dengan batas tanggal 20 November 2020, data penerima berjumlah 9000 lebih penerima. (NK/Acl)
