Namrole – Satuan tugas koordinasi, supervisi dan pencegahan direktorat wilayah V, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Evaluasi Capaian MCP serta Tata Program Tematik Tahun 2021 Pemda Kabupaten Buru Selatan (Bursel).
Rapat koordinasi yang berlansung di Lantai II Aula Kantor Bupati, Senin (8/11/2021) tersebut, dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Gerson Eliaser Selsily, para asisten, staf ahli dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Bursel.
Kehadiran tim KPK RI yang diketuai Roro Wide Sulistyowati, Presmount Wongso dan Trianto Adhi Wardhono tersebut, didatangkan Bupati Bursel Safitri Malik Soulisa.
Bupati Safiri Malik Soulisa saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, rapat koordinasi ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sekaligus akan ditandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pada area perencanaan dan penganggaran APBD di Kabupaten Bursel.
Dikatakan, sebelumnya kegiatan yang sama telah dilaksanakan di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, pada hari Kamis (4/11/2021) lalu.
Sementara itu, ketua tim satuan tugas koordinasi, supervisi dan pencegahan direktorat wilayah V KPK RI, Roro Wide Sulistyowaty mengatakan, ada tujuh jenis tidak pidana korupsi, yakni dari koordinasi dan hasil supvey, kebanyakan terjadi dilingkup Pemda di wilayah NKRI, termasuk didalamnya promosi jual beli jabatan.
Jual beli jabatan kata Sulistyowaty, seperti yang terjadi di Kabupaten Probilinggo, Jawa Timur, dimana dari hasil koordinasi, supervisi dan pencegahan yang dilakukan direktorat wilayah V KPK, ditemui adanya hasil jual beli jabatan di kabupaten tersebut.
Terkait itu, Sulistyowati berharap kepada Pemda Kabupaten Bursel, agar adanya pencegahan rawan korupsi. “Diharapkan seluruh jajaran Pemda dapat melakukan kerja sama yang baik dengan pihak inspektorat, dalam rangka memudahkan penyelesaian administasi,” harapnya. (Adam Kiat)
